Ruhut: Kalau Ngaku Koalisi, Jangan Berjiwa Bunglon

Partai Demokrat meminta mitra koalisi bisa saling menghargai bukannya bersikap seperti bunglon terkati hak angket kasus mafia pajak.

"Saya pikir kalau mengaku bagian dari koalisi, tetapi berjiwa seperti bunglon dan tidak jelas kelaminnya. Apakah koalisi atau oposisi, ya lebih baik mundur saja (dari setgab)," kata Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada okezone, Sabtu (19/2/2011) malam.

Menurutnya, angket DPR hanya mengganggu kinerja pemerintah. Hal itu terbukti ketika Pansus Bank Century. Pada saat Pansus Bank Century bekerja, selama enam bulan lebih pemerintah terganggu DPR sehingga tidak bisa menjalankan program. "Pansus tidak perlu ketika ranah hukum sudah berjalan, karena akhirnya cuma bikin tumpang tindih. Angket ini kan senjata luar biasa ditujukan kepada kebijakan pemerintah yang meresahkan masyarakat," ujar Ruhut.

Menurut dia, tidak masuk akal bila DPR membuat angket kasus pajak. Diutarakan Ruhut, angket digunakan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Lalu pertanyaannya apakah korupsi dan mafia pajak seperti yang melibatkan Gayus Tambunan adalah kebijakan pemerintah? "Kasus pajak itu kan case by case. Kenapa tidak reformasi saja pengadilan pajaknya, misalnya," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Golkar dan PKS tetap bersikukuh untuk menggolkan pembentukan pansus angket. Setidaknya sikap Golkar kembali dipertegas oleh Aburizal Bakrie pada Jumat 18 Februari, kemarin. Dari enam parpol koalisi, Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap bersikeras mendukung pembentukan pansus angket, sedangkan Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) menilai angket belum perlu